Enam Anggota DPRD di Sumbar 2014-2019 Terlibat Pidana, Narkoba Sampai Pembunuhan

Ilustrasi (net)

PADANG  – Selama periode 2014-2019 sebanyak enam anggota dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota terlibat tindak pidana. Mereka yang ada yang tersangkut narkoba, korupsi dan pembunuhan.

“Selama satu periode hanya ada enam kasus, jumlah itu cukup kecil jika dibanding dengan jumlah anggota DPRD 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar,”sebut Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar, Iqbal Rama Dipayana kemarin.

Dikatakannya, untuk proses penyidikan anggota DPRD kabupaten/kota jika tersangkut tindak pidana, harus mendapatkan izin dari gubernur. Khusus untuk tindak pidana khusus, penyidik cukup menyampaikan dengan surat pemberitahuan.

“Biasanya untuk izin ini, ketika ada permintaan dari penyidik, kita langsung proses dengan cepat,”ungkapnya.

Data Biro Pemerintahan, rentang 2014-2019 gubernur hanya mengeluarkan sebanyak 6 surat izin pemeriksaan. Izin itu diberikan untuk atas nama Herry Syahni anggota DPRD Padang Pariaman terkait dengan tindak pidana umum pada 2015 dari PDI perjuangan.

Kemudian atas nama Syafdoni anggota DPRD Pasaman tindak penyalahgunaan narkoba pada 2016 dari Demokrat. Sukoco anggota DPRD Pasaman Barat tindak pidana umum pada 2017 dari Demokrat. Satrial, N, SH anggota DPRD Pasaman Barat tindak pidana umum pada 2017 dari Golkar

Selanjutnya, Dalisman anggota DPRD Pesisir Selatan terkait tindak pidana korupsi pada 2018 dari PKS dan Dedy anggota DPRD Limapuluh Kota tindak pidana umum  pembunuhan dari Partai Hanura.

“Dengan minimnya jumlah anggota DPRD yang tersangkut tindak pidana, menggambarkan pemahaman dan kepatuhan anggota DPRD kita pada hukum cukup tinggi,”sebutnya. (yose)

Categories :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pemandu Wisata Sumatera Barat